SEBAGAI BENTUK TRANPARANSI, PEJABAT DAN PEGAWAI IMIGRASI PALANGKA RAYA LAPORKAN HARTA KEKAYAAN

Palangka Raya – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya, Pejabat Struktural, dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya telah menyelesaikan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaporan LHKPN menjadi salah satu kewajiban pejabat penyelenggara negara baik sebelum dan setelah menduduki jabatan struktural. Hal itu telah diatur tegas dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bagi ASN yang tidak wajib mengisi LHKPN, akan melakukan pengisian LHKASN yang merupakan kewajiban bagi seluruh ASN telah ada sejak tahun 2015 sebagai langkah pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN, dan penguatan integritas aparatur yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Kakanim menyampaikan bahwa pelaporan harta kekayaan aparatur negara merupakan salah satu strategi pencegahan tindak korupsi dan indikator dalam membangun zona integritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi.

“Sebagai ASN yang bertanggungjawab, mari dukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah korupsi dengan ikut berpartisipasi melaporkan harta kekayaan kita dengan penuh kejujuran”, ungkap kakanim.

Penyampaian LHKPN dan LHKASN wajib diisi paling lambat akhir Januari 2021 dimana kedua laporan tersebut diisi secara elektronik melalui website.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *