KE KABUPATEN KAPUAS, IMIGRASI PALANGKA RAYA SOSIALISASIKAN EAZY PASSPORT DAN APOA

Kapuas – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya melalui Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan koordinasi dan sosialisasi program Eazy Passport ke pemerintah kabupaten Barito Utara. Diterima oleh Novrianto Elayanus Wengkau (Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian Setda Kabupaten Kapuas), Rizki Fajar Ernanda (Kepala Seksi Teknologi Informasi & Komunikasi Kantor Imigrasi Palangka Raya) memperkenalkan program Eazy Passport yang merupakan inovasi Direktorat jenderal Imigrasi dalam melayani masyarakat pemohon paspor di tengah pandemi, Selasa (14/9).

 

Novrianto sendiri baru mengetahui dan menyambut baik program layanan Eazy Passport ini dan akan maneruskan informasi terkait program ini kepada Sekda dan Bupati yang kebetulan tidak bisa ditemui karena sedang rapat, “ini program yang sangat bagus, nanti akan saya sebarkan juga ke teman-teman pegawai serta masyarakat Kapuas”, ujarnya.

 

Rizki Fajar Ernanda juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas apabila akan mengadakan expo saat ulang tahun kabupatennya setelah pandemi dapat mengundang Kantor Imigrasi Palangka Raya untuk berpartisipasi, “nantinya kami akan membuka booth layanan pembuatan paspor yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, dan ini tidak sebatas pada momen tertentu saja, tapi sesuai kebutuhan dengan syarat kuota pemohon terpenuhi”, ucapnya. Selain ke kantor Setda Kabupaten Kapuas tim dari Imigrasi Palangka Raya juga melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas serta Kantor Kecamatan Selat untuk berkoordinasi terkait pengawasan orang asing dan program Eazy Passport.

 

Kemudian tim yang dipimpin Rizki Fajar Ernanda ini juga melakukan sosialisasi ke hotel-hotel secara door to door di kabupaten Kapuas terkait pelaporan tamu hotel orang asing yang menginap dimana dalam pelaporannya pemilik/pengurus penginapan dimudahkan dengan menggunakan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) yang sudah tersedia via web dan aplikasi android. Sebagaimana dalam amanat Undang-undang Keimigrasian Pasal 72 ayat 2 dimana pemilik atau pengurus penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap dan akan dikenakan sanksi apabila tidak melaporkan sesuai pasal 117 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *