Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Kemenpan RB

Palangka Raya – Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan hasil penilaian kinerja tersebut, unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya supaya pelayanan prima dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemilihan lokus penilaian Unit Pelayanan Publik (UPP) oleh Kementerian PAN RB tahun 2022 maka Imigrasi Palangka Raya telah ditetapkan menjadi unit kerja yang mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah untuk menjadi lokus penilaian. Adapun ruang lingkup pedoman penilaian kinerja UPP meliputi 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 29 September 2022 dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara langsung oleh Kemenpan RB bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh tim evaluator bagian Deputi Bidang Pelayanan Publik yaitu Aris Samson, Harry Alfredo Purba, dan rekan-rekan serta perwakilan dari Kejaksaan Agung Negeri RI. Tim Evaluator Aris Samson menyampaikan bahwa pertemuan antara Tim evaluator dengan UPP yang dievaluasi ini bertujuan untuk melihat kepatuhan terhadap UU pelayanan publik, mencari unit pelayanan publik yang menjadi contoh bagi unit lain, serta memberika dampak positif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. “Pedoman penilaian kinerja UPP meliputi 6 aspek dan prinsip evaluasi  agar dapat memperhatikan pemenuhan kelengkapan data dukung disetiap indikator penilaian yang menggunakan Instrumen Indeks Pelayanan Publik (IPP) berdasarkan PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022”, jelasnya.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya yang diwakili oleh Rizki Fajar Ernanda selaku Plt. Kakanim memaparkan profiling Imigrasi Palangka Raya, sarana dan prasarana pelayanan serta inovasi pelayanan publik. Selain itu, juga ditampilkan highlight kegiatan pelayanan publik Imigrasi Palangka Raya. Pada kesempatan tersebut, Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB juga melakukan diskusi dan tanya jawab terkait dengan pengisian form 01 oleh unit kerja. Diharapkan dengan kegiatan ini, dapat mengukur pencapaian kinerja unit kerja dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar serta tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *