Monitoring Penataan Kebijakan Keimigrasian Oleh Kepala Divisi Imigrasi Di Kantor Imigrasi Palangka Raya

Palangka Raya-Menindaklanjuti hasil kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penataan Kebijakan Keimigrasian dalam Rangka Memperkuat Kemudahan Investasi dan Mendukung Kepariwisataan Tahun Anggaran 2022 secara virtual pada Selasa (04/10), maka dilaksanakan monitoring oleh Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Kalteng pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya. Bertempat di Aula Kanim Palangka Raya (07/10), Arief Munandar sebagai Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Kalteng menyampaikan beberapa hal penting terkait implementasi kebijakan Keimigrasian yang sesuai, untuk menciptakan Indonesia yang ramah bagi investor asing.

Berdasarkan hasil FGD yang telah diselenggarakan sebelumnya Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana mengatakan dalam mewujudkan kebijakan keimigrasian yang sesuai diperlukan sinergitas antara 3 (tiga) Kementerian, diantaranya kementerian Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Ketenagakerja yang diharapkan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Imigrasi serta stakeholder terkait dalam melaksanakan tugas fungsinya untuk memperkuat kemudahan Investasi dan kepariwisataan guna memulihan Ekonomi Nasional. “Sebagai salah satu UPT penyelenggara Pelayanan Publik Keimigrasian, kita perlu menggaris bawahi bahwa target pelayanan izin tinggal saat ini ada beberapa perubahan dan itu perlu dikoordinasikan serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja dapat berjalan dengan baik dan maksimal”, ucap Arief Munandar. “Apabila dikemudian hari ditemukan kendala terkait koordinasi di beberapa instansi dalam pelaksanaannya agar dapat selalu diinfokan dengan jelas kepada pemohon”, jelasnya. Beliau juga menyampaikan terkait Satuan Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Layanan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian yang dibentuk di Jakarta, Rabu (05/10) dengan tujuan mendukung peningkatan investasi asing dan devisa dari sektor pariwisata sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo. Maka dari itu kita perlu mendukung terhadap kepatuhan layanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi untuk penerapan percepatanan layanan izin tinggal.

Selain itu, Arief Munandar menyampaikan rencana pembentukan UKK (Unit Kerja Keimigrasian) Kantor Imigrasi Palangka Raya pada Kabupaten Muara Teweh. Pertimbangan rencana pembentukan UKK berdasarkan jarak serta waktu tempuh masyarakat yang ingin mendapat layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya. Perlunya dukungan serta partisipasi dari seluruh pegawai Kantor Imigrasi Palangka Raya untuk dapat muwujudkan hal tersebut. “Saat ini progress pembentukan UKK sedang dalam proses SK di Kanwil dan telah dibuat agenda oleh Divisi Imigrasi, diharapkan dalam waktu dekat dapat bisa segera dibentuk SK UKK di Kanim Palangka Raya”, kata Arief Munandar.

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar serta tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *