Tingkatkan Kualitas Layanan, Imigrasi Palangka Raya Ikuti Evaluasi Kualitas Penyelenggaran Publik Berbasis IPK dan IKM pada Kanwil Kemenkumham Kalteng

Palangka Raya-Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya Kanwil Kemenkumham Kalteng mengikuti Rapat Presentasi Proposal Evaluasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kanwil Kemenkumham Kalteng. Hadir sebagai perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya, Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Prabowo, Kasubsi Verifikasi dan Adjudikasi Erni Belisa, dan Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu Aritha Chintya Dewi. Kegiatan berlangsung di Aula Mentaya dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah Arfan Faiz Muhlizi.

Bertindak sebagai Moderator oleh Kepala Bidang HAM Budi Haryono, sedangkan sebagai Narasumber acara yaitu Dosen Fisip UMP Mambang. Berdasarkan kegiatan tersebut disampaikan 3 (tiga) hal penting antara lain : 1. Nilai IPK san IKM melalui survei mandiri yang diisi oleh pengguna layanan publik UPT; 2. UPT dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM apabila memenuhi ketentuan yaitu: (1) Nilai IPK minimal 13.50 untuk WBK adanya WBBM (2) Nilai IKM minimal 16 untuk menuju WBK dan minimal 18 untuk WBBM (3) serta minimal 30 responden; 3. Data hasil survei akan diolah setiap bulannya guna terlaksananya pengawasan dan pendampingan serta evaluasi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *