Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui IKM-IPK Kanim Palangka Raya Ikuti Sosialisasi Hasil Litbang

Palangka Raya – Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya dituntut selalu dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Minimnya pengaduan akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik dan dapat meningkatkan penilaian melalui survei IKM-IPK. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya selalu berusaha memaksimalkan pelaksanaan survei IKM-IPK, salah satunya dengan mengikuti kegiatan sosialisasi IKM-IPK Hasil Litbang yang diselenggarakan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Perwakilan pegawai Imigrasi Palangka Raya yang mengikuti kegiatan tersebut 2 (dua) orang yaitu Prabowo Putra M (Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian) dan Windy Ana Marita (Analis Keimigrasian Ahli Pertama). Bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkumham Kalteng pada Kamis (06/04), kegiatan diikuti oleh banyak peserta dari seluruh Indonesia melalui daring aplikasi Zoom Meeting sebagai stakeholder pelayanan publik.

Kegiatan pada ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Dr. Hendra Ekaputra dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Dr. Syarifuddin. Selan itu turut hadir pejabat jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Arfan Faiz Muhlizi, Kepala Divisi Administrasi Nur Azizah Rahmanawati, Kepala Bidang HAM Budi Haryono dan Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Septi Nurhayati. Mengawali acara, Kanwil Kemenkumham Kalteng Hendra Ekaputra menyampaikan Laporan Kegiatan Web Seminar (Webinar) OPINI Kebijakan / Sosialisasi Hasil Litbang bertema “Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IKM-IPK)”.

“Dalam rangka penyebarluasan informasi program kebijakan terkait hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan kebijakan H HAM yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan survei IKM dan IPK serta menganalisa strategi yang tepat dalam meningkatkan survei IKM dan IPK”, jelasnya. Kakanwil juga menyampaikan, pelaksanaan survei IKM-IPK baik dari Kantor Wilayah dan UPT berjalan baik dan lancar namun demikian kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Syarifuddin yang sekaligus membuka kegiatan webinar ini. “Survei dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan setiap warna negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, jelasnya”. Beliau menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur menilai kualitas pelayanan yang tentunya dapat mengetahui kendala kendala dalam pelaksanaan publik agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menemukan solusi atau kebijakan yang tepat sasaran guna terciptanya peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik yang diberikan. Lebih lanjut nantinya akan dijelaskan secara komprehensif oleh narasumber.

Pada acara inti terdapat tiga narasumber yang mengisi kegiatan, yaitu Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Strategi Kebijakan  Hukum dan HAM Willy Wibowo, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah Dr. R. Biroum Bernadianto, dan Ketua Prodi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Dr. Mutia Evi Kristhy serta sebagai moderator pada kegiatan ini dari TVRI Kalimantan Tengah Neni Maria. Narasumber pertama Willy Wibowo menyampaikan materi tentang Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat, Narasumber kedua R. Biroum Bernadianto menyampaikan konteks permasalahan di daerah dan analis kebijakan, dan narasumber ketiga menyampaikan materi peningkatan pelayanan publik.

Setelah pemaparan materi diskusi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian doorprize bagi peserta webinar yang beruntung. Acara kemudian ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Hendra Ekaputra. “Dengan adanya sosialisasi melalui diskusi daring Opini Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dapat memberikan manfaat dan informasi terkait urgensi kebijakan survei pelayanan publik  bersikap analitis terhadap isu strategis yang sedang terjadi dan Instansi Pemerintah selaku sektor publik selalu berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal”, ucapnya.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *