Rapat Persiapan Pembinaan Operator P2HAM di Kanwil Kemenkumham Kalteng

Palangka Raya – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya telah melaksanakan Pencanangan dan Diseminasi P2HAM bersama seluruh pegawai tanggal 30/05/2022. Dalam rangka tindak lanjut kegiatan tersebut serta mendukung Tahapan Evaluasi dan Penilaian P2HAM Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan oleh Permenkumham Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, maka Tim Pembina P2HAM Kanwil Kemenkumham Kalteng laksanakan pemantauan perkembangan P2HAM UPT Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa (11/04). Salah satu Operator P2HAM Kantor Imigrasi Palangka Raya hadir dalam kegiatan tersebut untuk mengikuti arahan serta persiapan pembinaan lembaga publik berbasis HAM dari Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Tim Pembina P2HAM kali ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Woro Sadarini, didampingi oleh JFU Subbid Pemajuan HAM. Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa terdapat 5 (lima) tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan predikat P2HAM yaitu : (1) Pencanganan P2HAM (Komitmen Pelaksanaan P2HAM), (2) Pembangunan P2HAM sarana dan prasarana , (3) Evaluasi , (4) Penilaian , dan (5) Pembinaan dan Pengawasan. “Dalam mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis HAM tidak hanya melengkapi sarana dan prasarana saja tetapi peran operator juga sangat diperlukan untuk mendukung hal tersebut”, ucap Woro. Selain itu Woro juga menyampaikan kelengkapan kriteria dan indikator yang menjadi data dukung P2HAM juga perlu diperhatikan apabila ada yang masih belum dapat terpenuhi dapat dilengkapi dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan UPT masing-masing.

Pada Rapat Persiapan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM masing-masing UPT diminta untuk menyampaikan kendala-kendala apa yang sedang dihadapi dalam pemenuhan kriteria dan indikator yang menjadi data dukung P2HAM. Jika memang ada kekurangan atau hambatan bisa langsung ditanyakan atau didiskusikan ke Kanwil Kumham Kalteng. Alangkah lebih baiknya jika nanti masing-masing UPT melalui operatornya mengirimkan terlebih dahulu pelaporan data dukung P2HAM ke Kanwil Kumham Kalteng untuk di verifikasi apakah sudah sesuai atau belum sebelum diunggah pada aplikasi P2HAM. Di akhir rapat Kasubid Pemajuan Hak Asasi Manusia Woro Sadarini menambahkan, apabila masing-masing operator P2HAM bisa saling berdiskusi jika ada kesulitan dan diharapkan dari seluruh UPT Kanwil Kumham Kalteng dapat memenuhi seluruh kriteria atau indikator P2HAM.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *