Tingkatkan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, Kanwil Kumham Kalteng Sosialisasikan Permenkumham No 23 Tahun 2022

Palangka Raya-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan Sosialisasi Pos Pengaduan Hak Asasi Manusia pada Senin (22/05/2023). Kegiatan diikuti oleh seluruh perwakilan UPT se Kalimantan Tengah secara langsung dan melalui zoom meeting untuk UPT yang berada diluar Palangka Raya. Sosialisasi Pos Pengaduan Hak Asasi Manusia ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia serta memberikan informasi dan sosialisasi terkait pergantian nama Pos Yankomas menjadi Pos Pengaduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Pos Pengaduan HAM) sebagai wadah fasilitas atau sarana penerimaan pengaduan, pemeriksaan administrasi, dan konsultasi dugaan pelanggaran HAM. di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah bertempat di Aula Mentaya.

Sebagai narasumber acara Woro Sadarini selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, mengawali dengan menghaturkan ucapan terimakasih kepada pegawai yang telah mengikuti kegiatan ini. Sosialisasi ini mengganti dan mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia. Beliau mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Permenkumham tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia yang adil, berkepastian hukum, terbuka, akuntabel, mengutamakan kepentingan umum dan proporsional”, ucapnya.

Menutup sosialisasi Woro menginformasikan bahwa diharapkan UPT dapat melaporkan laporan Pengaduan HAM setiap Triwulan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *